Catatan Akhir Tahun 2024

Tahun 2024 bagi saya penuh kejutan yang menarik untuk ditulis. Tahun ini dalam ingatan saya penuh drama dan fenomena sehingga menuliskannya tentu memiliki nilai tersendiri.

Saya akan mencoba memotret apa yang terjadi di tahun 2024 secara kritis dan proporsional. Pertama, di tahun ini Prabowo Subianto berhasil terpilih dan dilantik sebagai Presiden kedelapan Indonesia. Setelah menanti selama dua puluh tahun, terlepas ada kontroversi di balik proses pencapresannya lantaran keluarnya putusan Nomor 90 Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian membukakan pintu bagi Gibran maju menjadi cawapres Prabowo─ternyata semua itu penuh pelanggaran etik hingga cawe-cawe kekuasaan Jokowi dalam proses pemenangan Prabowo-Gibran. Di tahun ini Prabowo berhasil meraih cita-citanya menjadi pemimpin nasional Indonesia. Prabowo berhasil memenangkan Pilpres 2024 dengan angka yang cukup meyakinkan (58,58 persen).

Sumber: Canva

Prabowo sukses mengandaskan perlawanan dua rival politiknya (Anies dan Ganjar) yang secara perolehan suara nasional─jikapun hasil suara keduanya digabung tidak akan cukup mengungguli perolehan suara Prabowo. Setelah resmi menjadi presiden, Prabowo lalu membentuk kabinet pemerintahan yang sangat gemuk, kementerian yang semula berjumlah 34 kemudian bertambah menjadi 48 kementerian/lembaga. Prabowo mengangkat orang-orang yang berjasa dalam proses pemenangannya menduduki pos-pos strategis di pemerintahan. Mayoritas diberi jabatan politik yang dianggap sepadan dengan keringat mereka. Dalam menjalankan pemerintahan, Prabowo menunjuk 48 menteri, 5 kepala badan, dan 56 wakil menteri. Jadi benar-benar padat dan penuh secara kuantitas.

Lebih dari itu, Prabowo juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menggebrak sekaligus kontroversial. Sebut saja, selang empat hari setelah dilantik, Prabowo melalui Menteri Luar Negeri kepercayaannya Sugiono  mengajukan lamaran resmi Indonesia untuk bergabung dengan BRICS, sebuah blok ekonomi beranggotakan Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan sebagai negara pendiri.  Belakangan anggota penuh BRICS bertambah menjadi: Iran, Mesir, Arab Saudi, Ethiopia, Uni Emirat Arab. Selain itu, pada 9 November 2024, Prabowo juga membuat pernyataan bersama dengan Presiden China Xi Jinping untuk melakukan pengembangan bersama wilayah perairan yang saat ini sedang dalam klaim tumpeng tindih.

Ini sungguh-sungguh sangat kontroversial karena siapa pun tahu kalau Indonesia tidak pernah terlibat klaim atas wilayah perairan di Laut China Selatan. Apakah ini konsekuensi dari kebijakan China yang berkomitmen untuk menanamkan investasi  modal sebesar 157 triliun di Indonesia dan siap membantu mensukseskan pelaksanaan agenda politik makan bergizi gratis? Jangan-jangan Indonesia sudah masuk perangkap jebakan batman China yang rela memanjakan Indonesia dengan triliunan modal investasi? Apakah ini artinya Indonesia mengakui klaim sepihak China atas sembilan garis putus-putus sebagaimana termuat dalam peta yang diterbitkan China? Awas hati-hati, jangan sampai kedaulatan bangsa tergadaikan dengan janji politik lima tahunan yang karena membutuhkan aggaran besar untuk mewujudkan agenda politik tersebut lalu kedaulatan negara harus terancam.

Ingat, China sangat berkepentingan di Laut China Selatan atau dalam perspektif Indonesia, Laut Natuna Utara. Di wilayah atau area tersebut, Indonesia berhak atas pengelolaan segala kekayaan laut yang terkandung di dalamnya karena masih termasuk dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di perairan Laut Natuna Utara membuat banyak negara termasuk China kerapkali memasuki ZEE Indonesia dan mencuri kekayaan di dalamnya.

Lebih lanjut, tahun 2024 juga meninggalkan catatan bahwa baik Prabowo maupun Jokowi sepakat berkongsi memenangkan jagoan-jagoan mereka di Pilkada serentak tahun 2024. Bukannya menunjukkan sikap seorang negarawan sejati dengan sedikitnya bersikap netral, Prabowo malah terang-terangan menyatakan keberpihakan dengan menyatakan dukungan dan mengajak warga pemilik hak pilih untuk mendukung calon kepala daerah tertentu sebagaimana yang terjadi di Pilkada Jateng dan Pilkada Jakarta. Untungnya, dukungan dan kampanye politik Prabowo untuk jagoannya (Ridwan Kamil-Suswono) tidak berlaku di Pilkada Jakarta 2024 karena yang keluar sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024 adalah pasangan Pramono-Rano yang berasal dari PDI-P.

Fenomena ini menunjukkan bahwa warga pemilik hak pilih di Jakarta memilki literasi politik tingkat tinggi karena suara mereka tidak dapat dibeli alias tidak terpengaruh oleh sikap cawe-cawe seorang penguasa yang mestinya bersikap negarawan. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Menggunakan hak suara dengan tidak memilih kandidat calon yang didukung penguasa dan mantan penguasa adalah hukuman politik yang patut dilakukan warga Jakarta dan pantas diterima oleh penguasa dan pasangan yang didukung.

Dan yang tak kalah menggemparkan dari 2024 adalah adanya deklarasi pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobbby dari keanggotaan partai yang diumumkan PDI-P pada 16 Desember 2024. Setelah setahun terakhir terlibat konflik panas akibat perbedaan sikap politik antara Jokowi dan PDI-P, puncaknya Jokowi beserta anak dan menantunya diumumkan secara resmi bahwa mereka tidak lagi menjadi bagian dari keluarga PDI-P. Dalam perspektif PDI-P, Jokowi dinilai sudah melenceng jauh dari disiplin, ideologi, dan garis perjuangan partai yang konsisten patuh pada konstitusi dan menjunjung tinggi etika politik serta  nilai-nilai demokrasi.

Semua sudah pasti paham kalau konflik Jokowi dengan PDI-P dipicu oleh perbedaan pilihan politik Jokowi dalam Pilpres 2024. Jokowi lebih memilih mendukung Prabowo-Gibran daripada mendukung pasangan Ganjar-Mahfud yang didukung PDIP. Belakangan juga terkuak bahwa sikap Jokowi yang membelot dari kebijakan partai berdasarkan keterangan Hasto sendiri karena ambisinya untuk berkuasa selama tiga periode ditolak secara tegas oleh Ketua Umum PDI-P yang konsisten menjaga konstitusi.

Nyanyian Hasto terkait ambisi Jokowi yang menginginkan jabatan presiden tiga periode belakangan dibantah Jokowi dan dirinya meminta orang yang penasaran untuk bertanya langsung kepada Ketum PDI-P, Megawati Soekarnoputi bahwa sosok Jokowi tidak pernah mengutarakan niatnya untuk menjabat sebagai Presiden tiga periode. Sembilan hari setelah pemecetan Jokowi dari keanggotaan PDI-P, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan oleh KPK. Apakah ini bagian dari ekses konflik Jokowi-PDI-P? Biarkan waktu yang menjawab. Di bidang hubungan luar negeri, Donald Trump kembali memenangkan Pilpres AS 2024 dengan sangat meyakinkan atas Kamala Haris. Padahal, semua lembaga survei meyakini bahwa yang akan terpilih adalah Kamala Harris. Dan di Timur Tengah, untuk pertama kalinya setelah satu dekade lebih bergolak, rezim pemerintahan Bashar Al-Asad tumbang akibat perlawanan sengit kelompok oposisi Suriah Hayat Tahrir Al-Sham pimpinan Abu Muhammad Al Julani dan pada waktu bersamaan sosok Presiden Suriah terguling melarikan diri ke Rusia. Inilah catatan akhir tentang tahun 2024.