Melawan Benalu Demokrasi

Dalam hitungan hari, persisnya pada 14 Februari 2024 mendatang, setiap warga negara yang memiliki hak pilih akan menentukan pilihan politiknya untuk memilih presiden-wakil presiden serta anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPD, dan DPR RI. Lalu apa persoalannya? Jangan sampai salah memilih! Itu persoalannya. Melihat dan mengamati fenomena terkini menjelang hari pencoblosan, rasanya kondisi politik dan demokrasi Indonesia dewasa ini sangat memprihatinkan. Dimulai dari keluarnya putusan MK yang terbukti melanggar kode etik berat karena mantan ketuanya berdasarkan putusan MKMK  sungguh-sungguh terbukti melobi hakim konstitusi lain untuk mengubah ketentuan pasal UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 guna meloloskan keponakannya bisa mengikuti Pilpres 2024 hingga keluarnya pernyataan penguasa bahwa dirinya boleh berkampanye diikuti dengan seringnya penguasa berdua-duaan dengan capres pujaannya mengindikasikan secara jelas keberpihakan penguasa pada capres-cawapres tertentu serta adanya politisasi kebijakan seperti pemberian bansos secara masif di berbagai daerah menjelang hari pemungutan suara dengan harapan para penerima manfaat berpihak kepada jagoan penguasa adalah gejala nyata yang bisa dilihat saat ini.

Sumber: biotifor.or.id

Tidka berlebihan jika UGM, salah satu kampus negeri favorit di Indonesia sekaligus tempat penguasa pernah menimba ilmu, melalui para civitas akademikanya yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni pada 31 Januari 2024 mengeluarkan Petisi Bulaksumur  yang berisikan maklumat sekaligus peringatan bahwa penguasa saat ini telah menyimpang dari prinsip, moral, demokrasi, kerakyatan, keadilan sosial serta berharap agar penguasa kembali ke demokrasi.

Sebagai orang yang waras, sedikit melek politik, hal seperti ini bagi saya adalah benalu bagi kehidupan demokrasi Indonesia yang sudah memasuki usia ke-26 pasca Reformasi 1998 dan karenanya harus dilawan. Bagaimana cara melawannya? Jangan memilih kandidat capres-cawapres yang terbukti cacat etik dalam proses pencalonannya. Jangan pula terbuai dengan politik bansos jangka pendek untuk kemudian mengikuti apa kata penguasa. Mari gunakan akal sehat dengan memilih kandidat capres-cawapres yang jauh dari pelanggaran etika, norma, nilai dan telah terbukti rekam kerja serta karya nyatanya. Jangan biarkan Indonesia lima tahun mendatang dipimpin oleh orang yang tidak semestinya memimpin Indonesia. Mari lawan dinastik politik yang terbukti telah menabrak etika hukum! Mari selamatkan masa depan Indonesia dari kepentingan dan ambisi keluarga tertentu!