Memilih Negarawan

Banyak orang menjadi politisi dan penguasa. Namun, sedikit orang yang bisa menjadi negarawan. Menjadi negarawan atau menjadi pribadi yang meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan diri, kelompok, keluarga dan selalu menempatkan negara sebagai prioritas memang tidak mudah. Hanya orang yang mau dan bersedia hidupnya jauh dari keistimewaan serta komitmen tidak tergoda dengan bujuk rayu mempergunakan kekuasaan untuk kepentingan di luar kepentingan negara yang bisa menjadi negarawan. Seorang negarawan sejati justru rela kepentingan diri, keluarga, kelompok bahkan nyawa dirinya dikorbankan untuk sebesar-besarnya kepentingan negara yang ia cintai. Negarawan tidak malah berpikir selagi masih berkuasa, maka kepentingan ini dan itu harus diupayakan kelancarannya tanpa peduli apakah sesuai dengan norma dan etika hukum atau malah sebaliknya.

Indonesia dewasa ini defisit negarawan, surplus politikus dan birokrat. Orang yang semestinya paham akan beperilaku seperti apa dengan jabatan dan wewenang yang dimilikinya malah mempertontonkan hal yang bertolak belakang dengan apa yang seharusnya dipertunjukkan. Contoh konkretnya, bagaimana bisa seorang hakim ketua dalam peradilan konstitusi tidak paham mana hal yang merupakan konflik kepentingan dan mana yang tidak merupakan konflik kepentingan. Ironisnya, ia harus dipecat dulu agar sadar bahwa dirinya telah terlampau jauh melangkah melebihi batas semestinya sehingga lupa kalau dirinya telah melangggar kode etik berat.

Tragisnya lagi, setelah resmi dipecat dirinya masih merasa benar dan keberatan dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang harus mencopot jabatan ketua hakim konstitusi darinya. Negarawan sejati pantang bersikap seperti itu. Harusnya tahu diri, sadar diri, dan kesatria mengakui kesalahan diri untuk kemudian menjadi lebih baik lagi. Selain hal tersebut, bagaimana bisa seorang calon penguasa juga tidak paham mana urusan etika kenegaraan, mana ambisi dan kepentingan pribadi serta golongan? Bahkan seorang penguasa pun tidak paham apakah urusan keluarga atau urusan negara dulu yang harus diprioritaskan. Semuanya asal terabas saja, yang penting agenda kepentingan tetap berjalan. Inilah kondisi Indonesia dewasa ini.

Lantas apakah ini harus dibiarkan? Tidak! Hal seperti ini harus dilawan dan ditolak. Caranya, jangan biarkan mereka seenaknya bertindak, menyelewengkan amanat negara dengan berlaku seenaknya. Bagaimana caranya? Jangan biarkan mereka berkuasa, jangan biarkan mereka menang dan mendapat mandat kekuasaan. Jika sebelum berkuasa saja sudah berani melakukan kolusi kekuasaan dengan yang berkuasa, bagaimana kelak setelah berkuasa? Pasti akan semakin menjadi-jadi. Maka memilih sosok bermental negarawan dan sepanjang hidupnya memang terbukti ia menunjukkan perilaku seorang negarawan adalah keniscayaan bagi masa depan Indonesia.

Dan saya melihat hal tersebut ada pada sosok Ganjar-Mahfud, pasangan dwitunggal sekaligus dua sosok negarawan yang telah menunjukkan kiprah pengabdian terbaiknya bagi kemajuan Indonesia. Integritas Ganjar-Mahfud benar-benar telah teruji, tidak diragukan lagi. Keduanya tidak pernah memiliki catatan hitam masa lalu, tidak pernah abu-abu dalam bersikap, selalu berpihak pada kemaslahatan bangsa. Ganjar-Mahfud juga tidak pernah menjual isu identitas untuk tujuan politik jangka pendek, keduanya tidak pernah memiliki beban etik ketatanegaraan dan keduanya komitmen penuh untuk bekerja sekeras-kerasnya untuk kemajuan Indonesia.

Maka saya tidak ragu untuk memilih dan mengampanyekan mereka. Apapun yang terjadi, di Pilpres 2024, suara politik saya hanya untuk Ganjar-Mahfud. Secara priomordial, saya memang satu etnis dengan Mahfud MD. Namun, saya memilih Ganjar-Mahfud bukan sekadar karena faktor identitas kesukuan melainkan karena faktor rekam jejak, ketegasan, program kerja, dan rasa percaya saya kepada mereka. Bahwa merekalah yang saya yakini bisa membawa Indonesia jauh lebih ideal, lebih bersih, lebih maju, dan lebih sejatera di masa-masa mendatang.