Mendukung Penuh Pemindahan Ibu Kota Indonesia

Hari yang bersejarah itu datang juga. Senin, 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan secara resmi rencana pemindahan ibu kota baru Republik Indonesia.  Dan dua Kabupaten (sebagian Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara) di  Provinsi Kalimantan Timur dipilih sebagai daerah obyek pembangunan ibu kota baru Indonesia. Inilah babak baru Indonesia.  Sudah 74 tahun negeri ini merdeka, namun sepanjang itu pula kita masih belum mandiri dalam menentukan arah kebijakan tata kelola ibu kota negara. Selama ini kita puas dengan  warisan kolonial. Jakarta sebagai ibu kota negara sejatinya adalah warisan masa lalu yang kini menghadapi banyak masalah yang mendesak untuk segera diselesaikan. Masalah kamacetan, polusi udara, ancaman banjir, menurunnya permukaan tanah, populasi penduduk yang membludak adalah sederet persoalan yang  kini diadapi Jakarta.  Jakarta adalah masa lalu yang tetap penting. Untuk memastikan visi negara yang ingin menghadirkan keadilan sosial, ingin lebih memanusiakan bangsa Indonesia, maka  memindahkan administrasi pemerintahan negara ke tempat yang lebih strategis adalah sebuah opsi bijak demi terwujudnya cita-cita pembangunan Indonesia yang lebih merata. Tidak lagi Jawa sentris, namun Indonesia sentris. 

Kondisi macetnya Jakarta

Indonesia tidak boleh lagi diartikan hanya Jakarta, hanya Jawa saja di mana sekitar 150 juta jiwa atau 54 persen penduduk Indonesia berada di pulau ini. Jadi memang benar-benar padat, terutama sekali Jakarta, apalagi Jakarta harus menanggung beban berat sebagai kota segala urusan; mulai dari politik, pemerintatan, ekonomi, bisnis, dan segala hiruk pikuk kehidupan. Segalanya memang dipikul oleh Jakarta. Saya beberapa waktu terakhir hidup di Jakarta, dan dari pengalaman saya hidup di kota ini kondisinya memang jauh dari kata ideal. Polusi di mana-mana, macet juga begitu, dan penduduknya demikian padat. 

Begitu banyak pendatang berlomba-lomba untuk mengais rezeki, mengadu nasib di Jakarta. Sementara kapasitas tata ruang Jakarta dapat dikatakan tidak cukup berimbang dengan semakin banyaknya gelombang manusia yang datang demi mempertaruhkan hidupnya di kota ini. Tidak berlebihan jika pemimpin tertinggi negara ini mengambil inisiatif yang sangat berani, bahwa kondisi tidak ideal ini harus segera diakhiri dengan jalan beban Jakarta harus dikurangi. Salah satu caranya, pusat administrasi dan pemerintahan yang selama ini dipikul Jakarta harus dialihkan ke tempat lain yang lebih representatif, lebih kondusif, dan tentunya lebih nyaman serta menghadirkan keberkahan baru bagi Indonesia. Daerah bagian Tengah dan Timur Indonesia yang selama ini jarang disentuh pembangunan besar akan kebagian jatah bagaimana rasanya kue pembangunan. 

Secara pribadi, saya mendukung penuh kebijakan visioner tersebut. Apapun tantangannya, apapun hambatannya, dan bagaimanapun parahnya orang-orang sinis, nyinyir dengan keputusan presiden yang sudah ditetapkan kita harapkan kebijakan ini jalan terus. Jangan ragu untuk mewujudkan rencana yang sudah lama menggantung ini benar-benar terlaksana, bukan lagi wacana, bukan lagi angan-angan kosong tanpa eksekusi. Menurut rencana, di tahun 2020, persisnya setelah Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota disahkan anggota DPR, tahap awal  pembangunan ibu kota baru akan diawali dengan peletakan batu pertama  berikut konstruksinya. Dan pada tahun 2024 ditargetkan ibu kota baru Indonesia sudah siap beroperasi.  Semoga!