Menikmati Tiga Tahun Jokowi-JK

Per 20 Oktober 2017 ini, pemerintahan yang dikomandoi Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla akan genap berusia tiga tahun. Dalam pada itu, penting untuk melakukan refleksi dan memberikan penilaian objektif ihwal kinerja keduanya. Sebagai warga biasa yang mengikuti jalannya pemerintahan, berikut catatan saya terkait tiga tahun Jokowi-JK memimpin Indonesia.

Secara umum, pemerintahan Jokowi-JK dengan Kabinet Kerjanya berjalan sebagaimana mestinya. Lazimnya manusia biasa, mereka yang mendapat mandat menjadi pembantu presiden mengurusi lembaga tinggi dan kementerian negara pastinya tidak luput dari sorotan. Kekurangan di sana sini pastinya ada, seperti kegaduhan yang terkadang dilakukan pucuk pimpinan lembaga tinggi negara.  Prestasi pemerintahan secara komprehensif bisa dilihat dengan tolak ukur pencapaian makro ekonomi, pembangunan infrastruktur, stabilitas politik, supremasi hukum, olahraga, dan pelayanan publik. Mari kita bedah satu per satu:

Secara makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2017 dengan indokator beasaran produk domestik bruto berada di kisaran angka 5,01 persen (Data BPS Agustus 2017). Sebuah fakta yang menunjukkan adanya tren yang stabil. Di tengah lesunya perekonomian global, perekonomian Indonesia masih bisa tumbuh dengan relatif bagus. Berbagai terobosan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menekan defisit anggaran dan menjaga performa fiskal telah diupayakan pemerintah seperti memperbaiki penerimaan pajak melalui program tax amnesty  yang terus dilanjutkan pasca diluncurkan tahun 2016 lalu. 

Juga dengan mengeluarkan belasan paket kebijakan ekonomi yang semakin mempermudah izin usaha dan investasi, menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah dengan memberikan paket bantuan serta subsidi yang langsung dirasakan masyarakat seperti halnya bantuan non tunai untuk rumah tangga miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH); subsidi pupuk-benih, bantuan alat pertanian bagi petani; subsidi solar dan pemberian bantuan permodalan, asuransi, kapal baru bagi nelayan; bantuan redistribusi aset tanah dengan sertifikasi lahan untuk masyarakat kurang mampu agar digunakan untuk hal-hal produktif.

Belum lagi dengan adanya kebijakan pemberlakuan harga BBM satu harga untuk daerah-daerah kawasan Timur Indonesia dari yang sebelumnya sangat tinggi melebihi harga nasional. Kini harga bahan bakar minyak di Papua, Maluku setara dengan harga BBM di Jawa, Sumatera dan daerah-daerah Indonesia lainnya.  Tak pelak, per September 2017 ini menurut rilis data Bank Indonesia angka inflasi Indonesia berada di kisaran 3.72 %, turun dari bulan sebelumnya yang berada di angka 3.82 % (Data BI Oktober 2017). Pun demikian, daya beli masyarakat naik menjadi 4,95% dari sebelumnya 4,90 di kuartal pertama 2017. Tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa performa ekonomi Indonesia kini relatif baik dan kita harapkan terus semakin membaik.

Di bidang pembangunan infrastruktur, Jokowi-JK patut berbahagia, pembangunan infrastruktur selama tiga tahun mereka memerintah tergolong masif dan pesat. Begitu banyak proyek infrastruktur ambisius baru yang sukses dibangun. Proyek-proyek strategis nasional yang sebelumnya mangkrak, tidak terurus, kini sudah banyak yang selesai dan siap dioperasikan. Sebagai informasi, membangun proyek infrastruktur adalah program primadona Jokowi-JK. Tidaklah mengejutkan jika Presiden rajin blusukan, memantau dan memastikan langsung bagaimana progres pengerjaan suatu proyek. Tidak mau hanya disodori laporan di atas kertas, tak terhitung sudah berapa kali presiden harus turun langsung meninjau proyek pemerintah demi memastikan uang rakyat benar-benar dibelanjakan untuk hal-hal bernilai manfaat. Anggaran belanja infrastruktur pun dari tahun ke tahun trennya selalu naik. Di tahun 2015 anggaran infrastruktur mencapai 290,3 Triliun Rupiah, tahun 2016: 33,5 Triliiun Rupiah, tahun 2016: 387,7 Triliun Rupiah, dan tahun 2018: 409 Triliun Rupiah (Sumber: Kemenkeu RI). Anggaran di atas benar-benar dibelanjakan untuk membangun infrastruktur-infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan daya saing bangsa.

Berdasarkan data mutakhir, Sampai Juni 2017, sedikitnya 13 persen proyek infrastruktur telah selesai dibangun. Rinciannya 30 proyek selesai dari total 225 yang ditargetkan selesai pada 2019. Pembangunan bendungan mempunyai progres paling maju dengan 49,2 persen. Selanjutnya pembangunan bandara (33,3 persen) dan infrastruktur listrik menyusul (31 persen). Untuk pembangunan jalan tol, dengan target 1.000 kilometer (km), saat ini baru terbangun sekitar 268 km atau sekitar 26,8 persen. Sedangkan diposisi terakhir, yaitu progres pembangunan jalur kereta api, yakni baru 15 persen. Target jalur kereta api mencapai 3.258 km, namun saat ini baru terealisasi sepanjang 487,7 km (sumber:katadata.co.id).  

Dan yang tidak kalah fenomenal adalah realisasi proyek tol laut sebagai pilot project pembangunan sektor maritime yang digagas presiden. Tol laut sejak dimulai tahun 2015, menjalankan enam trayek atau rute. Di tahun 2016 ada 6 trayek tol laut yang digunakan dengan penambahan pada pelabuhan singgah menjadi 31 pelabuhan. Dan di tahun 2017 ini, pemerintah menyiapkan 13 trayek dan menjangkau 41 pelabuhan singgah guna menambah perluasan lokasi-lokasi lain dalam tol laut (Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3480031/dimulai-sejak-2015-bagaimana-perkembangan-tol-laut-jokowi).

Berkat pengoperasian tol laut ini, harga-harga kebutuhan yang semula melambung tinggi di kawasan Indonesia Timur kini berhasil diturunkan. Harga semen per sak yang sebelumnya dihargai satu juta rupiah sekarang berhasil turun menjadi 75 ribu sebagaimana harga yang berlaku di pulau Jawa.  Inilah wujud kerja nyata presiden, semuanya didekasikan untuk sebesar-besarnya kepentingan bangsa dan negara. 

Stabilitas politik, di bidang ini bisa dibilang cukup kontroversial, penuh polemik dan silang pendapat. Suasana sosial politik Indonesia tiga tahun terakhir cendrung fluktuatif. Dimulai dari upaya penggembosan KPK oleh Polri di masa-masa Jokowi-JK menjabat yang sempat membuat posisi presiden tersudut karena menunjuk Budi          Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri yang saat itu ditetapkan KPK menjadi tersangka korupsi, ujungnya BG menang Pra Peradilan dan status tersangkanya gugur.  Berlanjut dengan pelemahan KPK oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terhormat lewat kedok revisi Undang-Undang dan pembentukan Pansus KPK. Presiden digoda untuk masuk ke pusaran permainan DPR, sayangnya presiden tidak tergoda dan dengan tegas menyatakan bahwa urusan Pansus KPK jangan dibawa-bawa kepada dirinya. Polemik politik nasional semakin panas menjelang Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. 

Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tersandung kasus penodaan agama akibat pidato kontroversial yang diucapkannya dalam kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Beberapa kalangan dan kelompok organisasi masyarakat menilai ada ucapan Ahok dalam pidato tersebut yang melukai ummat Islam karena mengutip surat Al-Maidah ayat 51 yang dinilai menghina kesucian Al-Quran. Mereka melaporkan Ahok kepada aparat berwajib, akibat ulah Ahok terjadi beberapa aksi massa besar-besaran seperti aksi 411 dan aksi 212. Peserta aksi tidak sungkan menekan Presiden bersama Wapres untuk segera mengadili Ahok dan mencopotnya dari jabatan gubernur. Tidak hanya itu, pihak-pihak yang kontra Ahok menjadikan momentum ini untuk menyerang Presiden, tidak sedikit yang memfitnah Jokowi melindungi Ahok, menuduhnya tidak tegas, bahkan lebih ekstrem lagi Jokowi dituduh sebagai komunis. 

Selain itu, di media sosial tumbuh subur sentimen SARA, ujaran-ujaran kebencian yang saling menghujat, dan memfitnah. Hari-hari di mana Ahok berurusan dengan hukum dapat dikatakan sangat menguras energi bangsa, aksi massa yang berjilid-jilid sangat mengganggu stabilitas politik nasional. Menyikapi hal tersebut Presiden Jokowi dengan tegas menyampaikan bahwa kasus Ahok harus diproses hukum dan semuanya harus diserahkan pada mekanisme hukum yang berlaku. Tidak hanya itu, guna memastikan kesatuan dan persatuan yang terancam akibat kasus hukum Ahok Presiden Jokowi melakukan safari politik silaturrahmi kepada pemimpin-pemimpin Partai Politik (Parpol) baik Parpol pendukung pemerintah maupun Parpol opsisi, mengajak mereka menyamakan persepsi bahwa keutuhan bangsa dan negara di atas segalanya. Bahwa keberadaan bangsa dan negara Indonesia harus dijaga dan dirawat bersama. Gayung bersambut, semua pimpinan Parpol mendukung inisiatif presiden dan memasrahkan kasus hukum Ahok kepada otoritas hukum yang berwenang. Hasilnya, Kepolisian menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus penodaan agama. Saat kasusnya dinyatakan P-21 oleh Kejaksaan Ahok segera disidang, dan setelah melalui rangkaian sidang yang melelahkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara akhirnya memutuskan Ahok bersalah dan divonis hukuman penjara selama dua tahun. Ahok menerima vonis, dan kini ia sedang menjalani masa hukuman di Mako Brimob Depok. 

Kasus Ahok selesai, rupanya masalah baru muncul. Untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi negara dan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang menyimpang dari Pancasila, Presiden melalui Menkopolhukam mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas. Sebagai dampaknya, Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan paksa oleh pemerintah, izin organisasi, status hukumnya dicabut dan HTI dinyataan sebagai Ormas terlarang karena tidak sejalan dengan ideologi Pancasila. Akibat kebijakan ini, Presiden dituding otoriter, represif, bahkan ada pimpinan parpol oposisi yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah melakukan abuse of power. Banyak pihak yang tidak terima dengan lahirnya Perppu Ormas, melakukan aksi massa guna meminta pemerintah mencabut Perppu tersebut seperti yang terbaru aksi 299. Walhasil, presiden bersama Kabinet Kerjanya tetap berjalan, dan saat ini Perppu Ormas sedang dalam tahap pembahasan untuk disahkan menjadi undang-undang. Keluarnya Perppu Ormas dalam praktiknya dijadikan pintu masuk bagi lawan politik dan pembenci presiden untuk terus menyerang presiden Jokowi, memfitnahnya sebagai presiden diktator, dan agen komunis. 

Stigma terakhir belakangan semakin kencang dilancarkan rival politik yang menuding bahwa Partai Komunis Indonesia mulai bangkit. Presiden lagi-lagi difitnah terkait komunis, hebatnya, untuk menepis semua fitnah itu dalam peringatan G30 S/PKI presiden merestui instruksi Panglima TNI ihwal perlunya nonton bareng film G30 S/PKI. Presiden sendiri ikut nonton bareng film pengkhianatan PKI hasil produksi Orde Baru itu bersama warga dan TNI. Tujuannya, untuk mengambil hikmah dari sejarah kelam bangsa yang pernah terjadi akibat ulah PKI. Bahwa memang tidak ada tempat bagi PKI untuk hidup di bumi Indonesia. Praktis, peringatan G30 S/PKI 2017 menjadi paling berbeda sepanjang era reformasi mulai berjalan tahun 1998. 

Terakhir, kegaduhan politik memuncak saat beberapa waktu lalu, dalam acara ramah bersama purnawirawan TNI, Panglima TNI mengeluarkan pernyataan bahwa ada institusi di luar TNI yang memesan 5000 senjata ilegal. Panglima menambahkan bahwa jika sistem hukum tidak dapat mengatasi ihwal informasi impor senjata illegal, TNI tidak akan segan untuk menyerbu institusi tersebut. Pernyataan panglima di ruang publik tersebut viral, cepat menyebar dan mengundang reaksi publik yang sangat meresahkan. Tak ketinggalan aktor-aktor politik oposisi pemerintah di Senayan. Semuanya terlibat polemik akut, menduga-duga apakah pernyataan Panglima TNI ihwal impor 5000 senjata illegal di luar institusi TNI benar adanya? Belakangan ternyata ucapan Panglima salah, pemerintah melalui Menkopolhukum, Menhan, dan Mabes Polri memberikan klarifikasinya masing-masing. Bahwa impor senjata itu jumlahnya hanya 500 buah dan itu dilakukan secara legal untuk keperluan pendidikan- pelatihan Badan Intelijen Negara (keterangan Menhan). 

Mabes Polri tidak ketinggalan, melalui Kadiv Humas dan Komandan Brimob Polri juga memberikan klarifikasi, bahwa memang Korps Brimob Polri mengimpor senjata namun standar sipil bukan militer. Dijelaskan lebih lanjut bahwa impor senjata dilakukan secara prosedural dan ditujukan untuk memberikan efek gentar/terapi kejut kepada oknum pembuat onar bukan untuk membunuh. Menyikapi kegaduhan akibat pernyataan Panglima TNI, presiden menunjukkan leadershipnya. Selain memanggil khusus panglima, dalam rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Kerja dan Pejabat Tinggi Negara Presiden Jokowi menegur semua pihak yang hadir untuk tidak membuat kegaduhan yang mengganggu stabilitas politik-ekonomi nasional. Presiden menegaskan ia adalah Panglima tertinggi angkatan darat, laut, dan udara. Bahwa segala sesuatunya berada di bawah kendali presiden, maknanya tidak perlu ada yang offside agar terlihat hebat dan menonjol namun nyatanya blunder dan kontraproduktif.  Presiden meminta para pembantunya untuk fokus bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Seketika polemik berangsur surut dan Panglima TNI mulai menyadari kesalahannya. 

Di bidang politik luar negeri, kiprah Indonesia dalam percaturan politik global kini diakui dunia. Peran aktif pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional seperti persoalan penjajahan Palestina, kebiadaban Israeal,  krisis Semenanjung Korea, krisis diplomatik Qatar dengan Arab Saudi beserta sekutunya, terbaru krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Secara praksis, Indonesia ikut ambil bagian dalam menyikapi masalah-masalah di atas. Tindakan nyata Indonesia melakukan diplomasi marathon dengan semua pihak guna meredakan ketegangan dan keadaan yang tidak menentu, memberikan bantuan pokok berupa logistik, perlengkapan, pendirian rumah sakit di daerah konflik sangat efektif dalam mengurangi beban penderitaan yang dirasakan para korban akibat tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan suatu rezim politik. Lagi-lagi inilah buah dari politik kerja nyata pemerintah bersama seluruh jajarannya. 

Di bidang penegakan hukum, sulit bagi mereka yang bermental parasit untuk main-main dengan pungutan liar (Pungli). Melalui komando dan intruksi presiden yang memerintahkan Menkopolhukam untuk membentuk tim sabu bersih pungutan liar (saber pungli) kini tidak ada ruang bagi mereka untuk melakukan pungli, menjadi calo layanan publik, mempersulit proses perizinan dan layanan warga. Semenjak aktif beroperasi tahun 2016 lalu sudah tak terhitung berapa orang pelaku pungli yang sudah dimankan dan sedang menjalani proses hukum. Pun demikian dengan mereka-mereka yang sering membuat gaduh jagat sosial Indonesia dengan menyebar berita-berita dusta (hoaks) bermotif fitnah buta dan menebar ujaran kebencian bermuatan SARA. Aparat penegak hukum tidak ragu untuk menangkap mereka, memproses  hukum mereka dan memastikan mereka tidak kebal hukum. Adanya ketegasan pemerintah menegakkan hukum tidak lain untuk membuat kondisi kebangsaan kita membaik, kita bisa melihat iklim pelayanan publik sekarang semakin mudah dan melayani. Jagat media sosial juga semakin berkeadaban, bahwa kebebasan manusia ada batasnya, bahwa jati diri Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi adab ketimuran. Semua tidak lepas dari kepemimpinan Presiden Jokowi. 

Di bidang pemenuhan layanan dasar, pendidikan dan kesehatan adalah dua bidang kebutuhan dasar yang mendapat prioritas perhatian ekstra pemerintah. Terlepas masih ada kekurangan, namun kita patut mengapresiasi komitmen serius presiden untuk memberikan pelayanan pendidikan-kesehatan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Indikatornya, pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada warga yang berhak dalam praktiknya bukanlah pepesan kosong, melainkan benar-benar riil adanya. Keberadaan KIS dan KIP sangat ampuh membantu warga yang membutuhkan akses kesehatan-pendidikan. Kini tidak ada lagi alasan warga tidak bisa berobat karena keterbatasan biaya, KIS memastikan setiap warga berhak mendapatkan layanan kesehatan yang sama. Saya pernah memantau langsung tentang pelaksanaan KIS ke Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), warga yang pergi berobat dengan menggunakan KIS benar-benar dilayani dengan baik,  bahkan obatnya sama dengan mereka yang tidak menggunakan KIS.  

Dan kini juga tidak ada alibi bagi anak bangsa untuk tidak bersekolah karena alasan biaya. Bahkan pemegang KIP mendapat jaminan bantuan biaya pendidikan sampai pemegangnya berusia 21 tahun. Ini artinya terbuka peluang lebar bagi yang bersangkutan untuk bisa mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Guna memastikan KIS-KIP dinikmati warga, presiden tidak  segan untuk membagikan langsung kartu tersebut. Sebuah komitmen nyata presiden agar rakyatnya mendapat pelayanan pendidikan-kesehatan yang berkualitas. Tidak puas dengan itu, presiden juga membuka hotine aduan warga yang berlaku nasional terkait pelayanan publik dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akibat olah oknum dan lainnya. Bisa melalui SMS di 1708, atau website www.lapor.go.id. Semua aduan warga akan direspon oleh petugas di kantor staf presiden (KSP). 

Di bidang olahraga, meski gagal memenuhi target juara dalam ajang regional semacam Sea Games dan Piala AFF, namun setidaknya di cabang olahraga favorit seperti sepak bola buah keseriusan presiden menata masa depan sepak bola Indonesia perlahan tapi pasti mulai kelihatan. Pasca pembekuan PSSI yang dilanjutkan dengan reformasi total PSSI, performa timnas Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Baik di timnas senior, U-23, U-19, U-16, bisa dikatakan performa mereka sangat memuaskan. Saat ini, Indonesia memiliki talenta-talenta pesepakbola muda masa depan yang menjanjikan. Sebut saja Diego Armando Zico, pemain timnas U-6, dan Egy Maulana Vikri, pemain timnas U-19. Mereka adalah calon bintang masa depan sepak bola Indonesia. Hebatnya, nama terakhir, Egy malah berhasil keluar sebagai top score dan dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala AFF U-19 tahun 2017. Lebih membanggakan lagi, Egy ternyata masuk dalam 60 besar pesebakbola muda berbakat tingkat dunia versi harian internasional The Gurdian. 

Pun demikian dengan cabang bulu tangkis, beberapa pemain bulu tangkis Indonesia seperti pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad/Lilyana Natsir sang Juara Olimpiade 2016, pasangan ganda putra Markus Gideon/Kevin Sanjaya, dalam dua tahun terakhir menunjukkan prestasi terbaiknya di mata dunia sebagai pahlawan olahraga bulu tangkis Indonesia. Beberapa waktu lalu, Tontowi Ahmad/Lilyana Natsir di tahun 2017 ini berhasil keluar sebagai juara dunia dalam Kejuaraan Bulu Tangkis Dunia. Demikian pula dengan Markus Gideon/Kevin Sanjaya yang beberapa kali juara dalam turnamen-turnamen internasional. Peringkat keduanya pun tidak keluar dari tiga besar dunia. 

Tahun depan (2018), Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah Asian Games 2018, sebuah pesta olahraga empat tahunan tingkat Asia. Kita berharap Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik, mampu menyelenggarakan ajang Asian Games dengan gemilang. Selain itu, kita dorong atlet-atlet olahraga Indonesia mengukir prestasi, membawa harum nama besar bangsa Indonesia di kancah bangsa-bangsa Asia. Politik kerja pemerintah di bidang olahraga dapat kita saksikan tahun depan. Semoga semua persiapan dan kesiapan (infrastruktur dan atlet) yang mulai rampung berbuah manis dan menggembirakan. Penyelenggaraan Asian Games 2018 berlangsung sempurna tanpa cacat serta atlet-atlet nasional Indonesia bisa juara di tanah air sendiri. 

Berdasarkan fakta-fakta di atas tidak salah jika hasil survei terbaru yang dirilis oleh lembaga survei Saiful Mujani and Research Consulting (SMRC) per 5 Oktober 2017 menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi selama tiga tahun terakhir mencapai angka 68%. Angka kepuasaan yang menandakan bahwa Presiden Jokowi memiliki peluang besar terpilih kembali dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Inilah prestasi sekaligus berkah besar dari politik kerja yang selama ini dipraktikkan presiden. Kerja keras, kerja nyata, dan kerja bersama itulah kuncinya. Tidak terasa sudah tiga tahun Jokowi-JK memimpin Indonesia, sebagai rakyat saya menikmati betul dampak nyata kerja-kerja besar Jokowi-JK. Masih ada waktu dua tahun lagi untuk terus memberikan dedikasi terbaik, melunasi janji politik, dan untuk memastikan bahwa jika Presiden Jokowi (baca: Wapres JK tidak bisa mencalonkan lagi) diberi kesempatan memimpin sampai tahun 2024 Indonesia akan jauh lebih sempurna lagi. Waktu lima tahun (2014-2019) tidaklah cukup untuk membangun Indonesia yang berkemajuan, 10 tahun adalah waktu ideal mewujukan mimpi-mimpi besar Nawacita. Karena itu, mari dukung pemerintah menuntaskan agenda-agenda besar pembangunan bangsa menuju terciptanya Indonesia hebat dan berkualitas. 

Baca juga Jokowi Bukan Ahok