Catatan Dua Tahun Jokowi-JK

20 Oktober 2016, genap dua tahun Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) memangku amanah sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Lalu bagaimanakah sepak terjang keduanya selama dua tahun memimpin Indonesia? Adakah sesuatu yang menggembirakan yang menjadi pembeda rezim keduanya dibandingkan dengan pendahulunya? Dan adakah sesuatu yang mengecewakan dari keduanya? Secara objektif, berikut catatan saya dari sudut pandang yang proporsional.  

Secara riil, sulit untuk disangkal bahwa selama dua tahun Jokowi-JK memerintah Indonesia sudah dibawa ke arah yang lebih positif. Revolusi mental sebagai roh penggerak dan Nawacita sebagai turunannya setidaknya sudah berjalan relatif meyakinkan. Meskipun masih terdapat kekurangan di sana-sini, itu wajar, karena semuanya sedang proses berjalan, baru dua tahun juga. Kalau anda kritis tentunya akan bertanya apa tolak ukur yang mengindikasikan dua tahun Jokowi-JK Indonesia kita jauh lebih baik? Berikut jawabannya.

Adalah fakta bahwa hanya ada di rezim Jokowi-JK, presiden dengan meyakinkan bisa membuktikan bahwa kepemimpinan itu tidak cukup hanya sekedar visi dan target besar. Namun juga tentang pembuktian nyata dan target terarah yang dibuktikan dengan wujud pembangunan yang bisa dilihat, dirasakan, dan dinikmati bersama oleh segenap rakyat. Tidak ada dalam sejarah Indonesia, hanya dalam waktu dua tahun Indonesia sudah membangun infrastruktur masif berupa jalan tol, waduk, bendungan, bandara, rel kereta api, pelabuhan sebagai tol laut, dan sebagainya yang merata antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Bahkan, bila dibilang, dua tahun ini Indonesia Timur menjadi anak emas pembangunan rezim Jokowi. Bumi Papua da Papua Barat dalam waktu dekat pasti akan menikmati bagaimana lezatnya kue pembangunan itu. 

Secara mental, presiden membuktikan omongannya bahwa ia tidak akan pernah percaya dengan laporan asal bapak senang, sebelum ia benar-benar mengecek sendiri ke lapangan. Alhasil, presiden tidak sungkan untuk bolak-balik meninjau keseriusan pembangunan sebuah proyek. Dan efeknya, para pemangku kepentingan benar-benar dibuat masuk ke dalam ritme presiden. Mereka tidak bisa lagi leha-leha, main-main, kerja fokus dan kerja sungguh-sungguh menjadi keniscayaan karena presiden selalu memantau dan tanpa diduga kadang langsung tiba di lokasi menginspeksi perkembangan suatu project sudah sampai mana. Produktivitas mereka pun semakin meningkat. Sekedar cerita, seorang teknokrat, Dirut Salah satu BUMN Konstruksi, pernah bercerita bahwa ia tidak bisa libur banyak sebagaimana ia lakukan di era rezim sebelumnya, biasanya setiap bulan bisa main ke luar kota, bisa kesana-kemari. Adanya Kabinet Kerja dengan Jokowi sebagai presidennya membuatnya harus merubah kebiasaan itu. Ia harus mengikuti ritme presiden, kerja keras, kerja cerdas, kerja cepat, kerja tuntas, adalah pola baru yang mau tidak mau harus ia lakukan, karena presiden langsung menagih target terukur suatu proyek pembangunan kepadanya, beres atau tidak? 

DI bidang pembangunan manusia, harus diakui, dewasa ini perlahan-lahan manusia Indonesia mulai menyadari makna revolusi mental. Bahwa sudah begitu lama mental kita bobrok, dan karenanya harus direvolusi. Praktik pungutan liar (pungli) terkait layanan publik yang kini diperangi total di berbagai instansi pemerintah seperti Kementerian, Kepolisian, dan lembaga negara lain,  dengan presiden sebagai komandannya adalah bukti keseriusan presiden membangun mental manusia Indonesia. Revolusi mental memang tidak cukup sebagai jargon dan pemanis semata. Presiden Jokowi nyata-nyata membuktikan itu, ia mengawal dan mempimpin langsung bagaimana mental itu harus dibenahi. Tidak sampai disitu, tingginya kesadaran warga berpenghasilan menengah ke atas  yang berpartisipasi dalam program Amnesti Pajak yang digagas presiden beberapa waktu lalu mengaskan bahwa di bawah rezim Jokowi-JK pola pikir manusia Indonesia beranjak setahap lebih maju. Masyarakat mulai tergugah dan merasa memiliki Indonesia, bahwa tanpa kepedulian bersama mustahil kita bisa membangun negeri dan mengejar ketertinggalan. 

Di bidang pembangunan desa, adanya kementrian desa yang didirikan secara khusus oleh presiden untuk memastikan bahwa pembangunan desa benar-benar terealisir sebagaimana amanat Undang-Undang No 06 Tahun 2014 adalah langkah maju yang patut dibanggakan. Saya pernah menjadi Pemuda Sarjana Penggerak Desa, dalam pantauan dan analisa saya, adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang besarannya bergantung luas wilayah dan jumlah penduduk desa yang berasal dari APBN benar-benar membantu percepatan pembangunan desa. Menurut Kementerian Desa (Kemendesa), tahun 2016 rata-rata setiap desa di Indonesia mendapatkan kucuran dana Tidak kurang dari 500-800 juta per tahun. Alhasil, ekonomi perdesaan mulai bergeliat, infrastruktur desa semakin bagus, kesempatan kerja semakin lapang, daya beli masyarakat semakin naik dan kita harapkan kedepan perekonomian desa benar-benar bisa menopang kesejahteraan warga desa dengan berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BumDes) seperti yang diharapkan UU Desa. Inilah wujud dari visi Presiden yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran. 

Di bidang olahraga, Menpora sukses menerjemahkan visi revolusi mental presiden dengan baik. Peran aktif Menpora Imam Nahrawi melakukan pembinaan, pendampingan, dan pembenahan baik kepada individu atlet maupun kepada induk organisasi olahraga seperti PSSI yang harus dibekukan selama satu tahun akibat tidak kooperatif dan seenaknya sendiri harus diakui banyak memberikan dampak positif. Mental  berolahraga atlet mulai bangkit, terbukti, tradisi emas dalam Olimpiade empat tahunan kembali terwujud setelah sempat hilang pada Olimpiade London 2012. Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, atlet ganda campuran cabang Bulu Tangkis berhasil mempersembahkan emas satu-satunya untuk Indonesia dalam Olimpiade Rio, Brazil 2016. Selain itu, cetak biru reformasi sepak bola Indonesia yang diprakarsai Presiden dan Menpora kini selangkah lagi mulai terwujud, 17 November 2016 PSSI akan menyelenggarakan kongres untuk memilih Ketua Umum baru. Harapan kita semua, kedepan sepak bola Indonesia benar-benar mengalami perubahan dan perbaikan total seperti yang diharapakan presiden. 

Di bidang pertahanan dan politik luar negeri, peranan Indonesia di bawah Presiden Jokowi semakin diperhitungkan dunia. Mantra Indonesia sebagai poros maritim dunia yang digagas presiden Jokowi benar-benar membuat negara-negara lain terkesima dengan konsep geostrategi ini. Negara-negara tetangga pun segan untuk main-main dengan wilayah teritorial Indonesia. Karena rezim ini punya pakem dan standar yang jelas, siapapun yang macam-macam, mengusik kedaulatan, tindakan tegas adalah solusinya. Masih ingat ketika Tiongkok hangat-hangat kuku mengklaim Kepulauan Natuna sebagai bagian dari wilayah yurisdiksi mereka yang kemudian direspon Presiden Jokowi beserta Panglima TNI, Menkopolhukam, Menhan, dan rombongan dengan mengujungi pulau potensial tersebut sembari melakukan parade militer untuk memberikan efek gentar kepada Tiongkok? Ujungnya, Tiongkok tidak berkutik dan mengakui bahwa Kepulauan Natuna milik Indonesia.

Masih ingat dengan nyali seorang Menteri Susi yang berani menenggelamkan dan menghancurkan kapal asing yang tertangkap menjarah kekayaan laut Indonesia? Itulah bukti nyata bahwa kita bangsa berdaulat yang pantang diusik. Demikian Dalam kasus penyanderaan yang berulang kali melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI), diplomasi dan negosiasi Indonesia sebagai ujung tombak dari politik luar negeri benar-benar patut diapresiasi, strategi diplomasi total yang dilancarkan pemerintah melalui Menlu, Menhan, dan sebagainya terbukti ampuh menjemput pulang para tawanan WNI dari kelompok militan Filipina Abu Sayyaf. Hal ini berkat visi besar presiden sebagaimana tertuang dalam Nawacita yang bertekad untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada segenap bangsa Indonesia. 

Di bidang ekonomi, meskipun sempat melemah akibat pelambatan ekonomi global, perlahan tapi pasti, berkat paket-paket kebijakan ekonomi presiden, ekonomi Indonesia kini mulai berangsur membaik. Di triwulan kedua-ketiga pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mencapai 5,18 persen. Suatu hal yang menggembirakan. Bahkan menurut presiden dalam bincang-bincang dengan Pemred Harian Kompas beberapa waktu lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor tiga di Asia setelah India, dan Tiongkok. Benar-benar hal positif yang menyenangkan. 

Di bidang penegakan hukum dan HAM, Jokowi-JK membuktikan komitmennya bahwa supremasi hukum harus ditegakkan sebagaima mestinya. Siapapun yang bersalah, melawan hukum, narkoba, korupsi misalnya, ya diproses sebagaimana mestinya tanpa pandang bulu. Salah ya salah. Sejarah membuktikan bahwa hanya Presiden Jokowi yang dengan dengan tegas menolak pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba. Sudah cukup banyak gembong narkoba yang dieksekusi sebagai keseriusan komitmen presiden memerangi kejahatan narkoba yang merusak masa depan generasi bangsa.  Pun Sudah berapa banyak oknum manusia Indonesia yang telah dan dan sedang menjalani proses hukum selama dua tahun terakhir akibat terbelit korupsi. 

Tak kurang dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, Kader PDIP-P Damayanti Wisnu Putranti, Kader Gerindra M Sanusia, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Bupati Banyuasin Yan Anton, Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin, Bupati Subang Ojang Sohandi, terbaru Walikota Madiun Bambang Irianto yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat tertangkap tangan atau terindikasi kuat terlibat korupsi. Semuanya diproses hukum tanpa memandang siapa mereka. Terkait HAM, ketegasan sikap presiden yang memerintahkan kepada Jaksa Agung untuk mencari dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kematian aktivis fenomenal Munir yang diduga kuat hilang dan mengalami pengabaian di era rezim sebelumnya jelas-jelas membuktikan presiden peduli dengan HAM. Munir adalah korban ganasnya kehidupan, hak asasinya dicabut oleh pihak-pihak biadab dan sampai sekarang kasus kematiannya masih menyimpan sejuta misteri sehingga penuntasan kasus Munir menjadi PR besar yang harus segera diwujudkan. Komitmen presiden untuk hal ini benar-benar patut diacungi jempol. 

Terlepas dari catatan di atas, Jokowi-JK bukan tanpa kritik. Demi kesempurnaan kinerja presiden-wapres, saya ingin memberikan catatan bahwa hal yang mesti diperhatikan presiden adalah pentingnya kejelian, kercematan dan ketelitian dalam memutuskan suatu kebijakan agar tidak terkesan pemerintah terburu-buru dan mengesampingkan aspek manfaat  jangka panjang. 

Kasus penunjukan Archandra Tahar sebagai sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) misalnya, yang ternyata presiden kecolongan  karena ketika itu ternyata Archandra masih memiliki dwi kewargnegaraan (AS-Indonesia). Beruntung presiden segera memberhentikan yang bersangkutan meskipun dua bulan kemudian diangkat kembali sebagai wakil menteri ESDM setelah urusan terkait kewarganegaraannya dinyatakan selesai.

Kasus terburu-burunya pengoprasian Tol Brebes Exit atau yang dikenal dengan Brexit yang diujicobakan saat mudik Idul Fitri 2016 dan ternyata tidak sepenuhnya siap sehingga menelan belasan korban, serta kasus terjadinya banjir di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, bandara udara terbesar di Indonesia, akibat tidak beresnya konstruksi bangunan bandara adalah preseden kurang menyenangkan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Dua kasus pengoperasian instrastruktur di atas menurut sumber seperti Seputar Indonesia RCTI atas instruksi presiden. Benang merahnya adalah bahwa bekerja cepat itu penting dan perlu, namun bertindak cepat dan presisi jauh lebih penting. Inilah catatan kecil saya tentang dua tahun Jokowi JK, masih ada tiga tahun lagi untuk melanjutkan agenda-agenda besar Nawacita, saya percaya Jokowi-JK akan sukses membawa Indonedia menjadi semakin ideal. Semoga!

Moh. Zahirul Alim

Alumni FISIP Unibraw Malang