Perlu Komitmen Bersama Memerangi Perompakan

Kawasan perairan di sekitar Selat Malaka dan Laut China Selatan sangatlah rawan aksi pembajakan dan perompakan. Kasus penyanderan 10 Anak Buah Kapal (ABK) Brahma 12 asal  Indonesia (WNI) dan empat orang ABK WNI lain yang masih belum jelas nasib dan keadaaannya adalah bukti betapa kondisi perairan yang kerap dilintasi warga dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina sangatlah tidak aman dan berisiko tinggi mengalami tidak kejahatan. 

Belajar dari kasus yang masih hangat ini, apresiasi positif layak diberikan kepada pemerintah tiga negara, terlebih kepada pemerintah Indonesia yang memiliki keinginan politik (political will) yang kuat untuk mengambil langkah-langkah korektif seperti menginisiasi adanya pertemuan trilateral antara Indonesia. Filipina, dan Malaysia yang telah diselenggarakan di Yogyakarta, Kamis (5//5/16).

Menurut kabar yang sahih, seperti dilansir dalam portal berita Kompas.Com, pertemuan trilateral tersebut menghasilkan deklarasi dan kesepahaman bersama antara tiga negara yang substansinya berisi empat hal. Antara lain:  Indonesia, Malaysia, dan Filipina sepakat melakukan patroli laut terkoordinasi guna menjaga keamanan kawasan. 

Selanjutnya, negara-negara yang ikut berpartisipasi dalam pertemuan tiga negara juga sepakat untuk memberikan bantuan ketika melihat ada kapal dalam keadaan terancam atau dalam kondisi bahaya. Ketiga negara juga sepakat untuk saling bertukar informasi yang nantinya akan diteruskan kepada para intelijen negara untuk menindanklanjuti informasi yang diterima. Ketiga negara kemudian berkomitmen akan merancang saluran komunikasi khusus yang bertujuan untuk mempercepat jalinan komunikasi saat terjadi kondisi yang mengancam dan darurat.

Pertemuan resmi antara pemerintah tiga negara ini dihadiri oleh Presiden RI Jokowi, Menlu RI Retno Marsudi, dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Sementara di pihak Malaysia diwakili oleh Menlu Sri Anifah Haji Aman, dan di pihak Filipina diwakili oleh Menlu Filipina Jose Rene Almendes.

Kita berharap semoga dengan adanya komitmen politik tiga negara ini, tidak ada lagi kasus perompakan dan pembajakan yang mengancam keamanan jiwa masyarakat ASEAN. Bukankah saat ini sudah berlaku Komunitas ASEAN yang menghendaki tercipatanya masyarakat ASEAN dengan moto "one identity" alias One ASEAN yang saling terintegrasi dan melindungi satu sama lain.