Alasan PM Turki Mundur

Kabar mengejutkan datang dari Perdana Menteri (PM) Turki Ahmet Davutoglu, ia mengumumkan tidak akan menjabat lagi sebagai Pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), artinya ia memilih mundur dari jabatannya sebagai Kepala Pemerintahan Turki. Hal ini lantaran Presiden Turki, Tayyip Erdogen berambisi untuk mengadakan percepatan perubahan lanskap politik Turki yang cendrung akan semakin kuat dan otoriter.

Setelah mengadakan rapat dengan pengurus eksekutif partai, Davutoglu memberikan keterangan pers bahwa ia tidak akan mencalonkan diri dalam suksesi kepemimpinan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pada Kongres Luar Biasa Partai yang akan digelar pada 22 Mei 2016 mendatang. Dalam pernyataannya kepada pers Kamis (5/5/16), ia mengatakan telah menjaga partai dan pemerintahan secara utuh selama priode sulit di Turki dan ia juga berjanji bahwa pemerintahan kuat AKP akan terus berjalan. Secara eksplisit, Davutoglu berkata: "Saya katakan, sampai hari ini saya telah memimpin kalian, dari sekarang, saya di antara kalian," lebih lanjut, ia juga mengatakan akan berjanji untuk meneruskan perjuangan politik sebagai politisi.

Mundurnya Davutoglu jelas membuat kondisi politik Turki menjadi tak menentu, padahal Uni Eropa belakangan sangat bergantung pada Pemerintah Turki dalam menekan krisis migrasi ke eropa dan sebagaimana Amerika Serikat yang baru saja menarik dukungan anggota NATO dalam perang melawan Negara Islam Irak dan Syuriah (ISIS) juga butuh dukungan Turki. Ketidakjelasan politik pemerintahan Turki benar-benar membuat resah banyak pihak.

Seperti direncanakan, Turki tahun 2016 ini akan menghadapi pemilihan umum dini sebagaimana Presiden Erdogan menginginkannya untuk memperkuat jabatan kepresidenan yang ia pegang. Sementara itu,  mundurnya Davutouglu diperkirakan akan diikuti oleh timbulnya tensi politik yang pelik. Pengganti Davutouglu setidaknya harus lebih bersedia untuk mendukung hasrat Erdogan merubah konstitusi guna menciptakan sistem kepresidenan yang baru. Sebuah langkah yang menurut pihak oposisi akan menimbulkan lahirnya rezim otoritarian.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Turki, Mark Danismanlik,"agenda politik semata wayang Turki saat ini adalah penerapan sistem presidensial dan pemilu dini," ucap sosok yang memiliki kedekatan dengan Erdogan. Ia juga memprediksi Pemilu kemungkinan diselenggaarakan bulan Oktober atau November 2016.

Erdogan menginginkan Turki diperintah oleh Kepala Negara, bukan Kepala Pemerintahan, sebuah sistem yang ia nilai sebagai jaminan melawan politik koalisi fraksi yang menghambat jalannya pemerintahan. Pihak oposisi menyebut, rencana Erdogan ini hanya sekedar dijadikan kendaraan untuk memuluskan ambisi dirinya. Inilah yang menyebabkan Ahmet Davutouglu mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Turki (Reuters).